Ekonomi Daerah Kini Jadi Acuan Upah Buruh

  • Bagikan

Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan pengupahan ini sekaligus merevisi PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Poin penting aturan pengupahan ini; Pertama, upah minimum hanya ditetapkan di tingkat provinsi. Sedangkan upah di tingkat kabupaten/kota bisa ditetapkan dengan syarat, kondisi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi.

Kedua, kenaikan upah minimum tidak lagi menggunakan angka acuan yang ditetapkan pemerintah kepada pemerintah daerah (pemda), melainkan dengan menghitung kondisi ekonomi dan kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing daerah. Alhasil, setiap daerah akan memiliki kenaikan upah minimum berbeda-beda.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *