POJOKTIMES.COM | Jakarta – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran keduanya diduga terlibat bisnis tes PCR. Kamis, (04/11).
Partai Prima melaporkan Luhut dan Erick Tohir berdasarkan investigasi pemberitaan di media massa.
“Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kamis, (04/11).
Menurut Alif, investigasi media terkait keterlibatan kedua pejabat itu perlu ditindak lanjuti oleh KPK sebagai data awal.
Lalu, ia meminta KPK untuk mendalami dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk terlibat dalam bisnis PCR dengan meminta keterangan dari Luhut dan Erick.
“Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil saja itu Luhut, panggil saja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini,” lanjut Alif.
Terkait bukti-bukti dalam laporannya, Alif mengatakan pihak KPK yang akan menjelaskan melalui sumber daya manusia dan alat yang mumpuni untuk menemukan bukti lainnya.
“Nanti bukti-bukti itu pihak KPK saja yang menjelaskan,” katanya.
Diharapkan KPK dapat mempelajari kliping majalah yang dibawa oleh Alif dalam laporannya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita yang beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa,” jelas Alif.
Dugaan adanya keterlibatan Luhut dalam meraup keuntunhan dari tes PCR ini bersumber dari saham miliknya yang masih ada di 2 perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.
Kedua perusahaan tersebut tertarik melakukan kerjasama dengan PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menyediakan fasilitas testing Covid-19.
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menampik keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan, seperti PCR, antigen serta skrining Covid-19.
“Sama sekali tidak benar. Ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan,” ujar Jodi , dikutip dari Kompas. Selasa, (02/11).
Jodi juga mengatakan saham yang dimiliki Luhut di PT Toba Bumi Energi anak perusahaan PT Toba Sejahtera hanya 10%.
“Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” kata Jodi.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga menyampaikan hal serupa yakni menampik kabar Erick yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR.
Menurutnya, isu yang menyebut Erick terlibat itu tendensius. Sebab, PT GSI yang menyediakan tes Covid-19 hingga saat ini baru melakukn 700.000 tes PCR.
Angka itu hanya 2,5% dari total tes PCR di Indonesia yang mencapai 28,4 juta.
“Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5% gitu. Kalau mencapai 30% atau 50% itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5%,” ujar Arya kepada media. Selasa, (02/11).***
