POJOKTIMES.COM | Jakarta – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari SS menduga ada skenario manipulasi untuk penyelesaian kasus impor ribuan kontainer elektronik mengandung B3 ke Pulau Batam selama ini. Diperkirakan jumlahnya sudah mencapai ribuan. Meski yang disampaikan ke publik baru sekitar 916 kontainer, tapi angka itu diduga jauh lebih besar. Sejak kasus mencuat pada akhir September 2025 yang masuk bulan tersebut baru sekitar 73 unit. Namun memasuki bulan Oktober angkanya bertambah menjadi 242 hingga 749 kontainer, dan memasuki Desember angkanya di atas 820-an.
Pada 22 September 2025, Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Hanif Faisol Nurofiq, datang ke Batam setelah memastikan laporan hasil tim KLH memeriksa 16 dari 73 kontainer dinyatakan positif mengandung bahan beracun berbahaya (B3). Sebelumnya dikabarkan, informasi terkait masuknya limbah elektronik B3 ke Batam itu berasal dari notifikasi dan surat yang diberikan Bassel Action Network (BAN), Nexus 3 Foundation dan Economies bahwa ada pergerakan pengiriman limbah elektronik ke Batam. Hanif bermaksud menyegel PT. Esun Internasional Utama Indonesia sebagai importir limbah elektronik bersama PT. Logam Internasional Jaya dan PT. Batam Baterai Recycle Industry. Tapi entah ada tekanan dan instruksi dari mana upaya tersebut gagal. Sang Menteri balik kanan tanpa penjelasan apapun. Hal yang sama terjadi terhadap sidak (inspeksi mendadak) Komisi XII DPR RI yang melakukan pertemuan tertutup baik di perusahaan maupun BP Batam.
Demikian rangkuman release yang disampaikan Cak Ta’in kepada media dari Jakarta, Jum’at (23/1). Dia awalnya sempat apresiasi terhadap KLH melalui Direktorat Gakkum yang menerbitkan surat nomor P.171/I/GKM.2.1/10/2025 tertanggal 2 Oktober 2025 yang ditandatangani deputi Irjen Pol Rizal Irawan, yang memerintahkan kepada perusahaan pengimpor limbah elektronik tersebut secara keseluruhan.
“Faktanya surat tertanggal 2 Oktober itu tidak dihiraukan oleh Bea Cukai Batam dan BP Batam. Kontainer limbah elektronik justru terus berdatangan di pelabuhan Batu Ampar hingga mencapai 822 kontainer atau bahkan jauh lebih besar. Habis itu seolah mereka mencoba menutupi informasi dengan berbagai alasan,” katanya.
Mantan jurnalis, akademisi dan staf ahli DPRD itu menegaskan, Gakkum KLH bahkan menerbitkan surat perintah reekspor kontainer berisi limbah itu kedua kali nomor P.223/I/GKM.2.1/12/2025 tertanggal 12 Desember 2025. BP Batam, Bea Cukai Batam dan perusahaan diberikan tempo 30 hari hingga 12 Januari 2026. Meski penekanannya berubah hanya 48 kontainer yang dinyatakan limbah elektronik B3, padahal sebelumnya ketika kontainer baru berjumlah 759 unit, dari 70 unit dinyatakan positif B3. “Lalu, apakah kontainer yang tidak atau belum diperiksa bukan limbah, wong nyatanya itu memang limbah. Dan impor limbah itu dilarang, apalagi B3, dan dinyatakan sebagai perbuatan pidana,” ucap Cak Ta’in.
Lebih lanjut Cak Ta’in mempertanyakan upaya re-ekspor kontainer limbah elektronik oleh Bea Cukai Batam hanya 4 unit saja, apakah yang lainnya dinyatakan tidak bermasalah dan akan dibiarkan mencemari Pulau Batam? “Jelas ini ada upaya manipulasi dari para pihak berkepentingan.” ujarnya.
