POJOKTIMES.COM | Batam – Persoalan sampah di Kota Batam kembali menjadi sorotan publik. Di tengah klaim penguatan sarana dan prasarana kebersihan, kondisi di lapangan justru memperlihatkan persoalan klasik yang belum terselesaikan. Tumpukan sampah masih mudah ditemui di sejumlah titik kota, salah satunya di sepanjang Jalan Dapur 12, Kecamatan Sagulung, yang kerap dikeluhkan warga.
Situasi ini memicu pertanyaan serius terkait efektivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, mengingat besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah daerah melalui APBD Perubahan 2025. Berdasarkan dokumen anggaran, alokasi dana untuk DLH mencapai puluhan miliar rupiah, terutama untuk belanja modal pengelolaan sampah.
Salah satu pos belanja utama adalah pengadaan alat berat dan teknologi pemusnah sampah. Pemerintah menganggarkan tiga unit incinerator yang direncanakan beroperasi di wilayah Bengkong, Piayu, dan Batu Aji. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menekan volume sampah secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
Tak hanya itu, modernisasi armada kebersihan juga menjadi fokus. DLH Batam memperoleh anggaran untuk 10 unit mobil pengangkut sampah baru, sebagai tambahan armada lama yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena sering rusak. Selain itu, terdapat pengadaan dua unit vacuum sweeper, alat pembersih jalan otomatis yang seharusnya mampu menjaga kebersihan ruas-ruas jalan protokol dari debu dan pasir.
Pada sektor penunjang, pemerintah juga menganggarkan 50 unit bin kontainer yang akan disebar ke kawasan permukiman dan pasar tradisional. Fasilitas ini bertujuan mencegah munculnya titik pembuangan sampah liar di bahu jalan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hasil yang belum sebanding dengan besarnya belanja modal tersebut. Di Jalan Dapur 12 Sagulung, sampah masih terlihat menumpuk di beberapa titik, bahkan sebagian berada di pinggir badan jalan. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengelolaan operasional, baik dari sisi pengangkutan maupun pengawasan.
Dengan anggaran yang menyentuh angka puluhan miliar rupiah pada 2025, publik menilai tidak seharusnya alasan seperti kekurangan armada atau kerusakan alat masih dijadikan pembenaran. Warga Batam kini menunggu bukti nyata: apakah seluruh pengadaan tersebut benar-benar dioperasikan secara optimal, atau justru hanya tercatat sebagai belanja di atas kertas tanpa dampak signifikan terhadap kebersihan kota.
Sorotan terhadap kondisi ini sekaligus menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas DLH Kota Batam dalam mengelola anggaran publik yang bersumber dari uang rakyat, serta komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan kota yang bersih dan layak. ***
