POJOKTIMES.COM | Jakarta – Kabar gembira untuk ribuan koperasi desa di seluruh Indonesia! Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Badan Pembiayaan Investasi (BPI) Danantara akan mulai menyalurkan pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) mulai besok, Jumat (24/10/2025). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi desa.
Purbaya menjelaskan bahwa dirinya telah menandatangani surat penjaminan pembiayaan yang diajukan oleh Danantara. Dengan adanya jaminan ini, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat segera mencairkan dana kepada koperasi-koperasi yang memenuhi syarat.
“Danantara menyampaikan bahwa dengan adanya surat dari Menteri Keuangan yang menjamin pinjaman melalui Dana Desa, mereka dapat langsung mengucurkan dana besok. Tadi sudah saya tandatangani suratnya, jadi seharusnya besok sudah mulai berjalan, asalkan koperasinya sudah siap,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Kamis malam (23/10/2025).
Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 200 triliun yang ditempatkan di perbankan, yang berasal dari dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia yang dipindahkan ke lima bank milik negara pada 12 September 2025. Selain itu, terdapat dukungan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBN senilai Rp 16 triliun.
“Dana Rp 200 triliun di perbankan ditambah Rp 16 triliun sangat besar jika dimanfaatkan dengan baik oleh Koperasi Desa Merah Putih,” tegas Purbaya.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan bahwa percepatan pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dibiayai oleh plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar. Pinjaman ini akan disalurkan oleh Himbara kepada Kopdes Merah Putih.
“Plafon pinjaman Rp 3 miliar ini tidak hanya untuk modal dan operasional, tetapi juga untuk investasi. Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk membangun fisik gudang dan gerai,” kata Ferry.
Percepatan pembangunan fisik gudang dan gerai Kopdes Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menargetkan agar 80.000 koperasi desa yang sudah memiliki legalitas dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. (*)
