POJOKTIMES.COM | Malang – Eskalasi konflik di Timur Tengah kian memanas pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Melihat kondisi tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menyatakan sikap keluar dari Board of Peace (BoP).
Menurut HMI Cabang Malang, lembaga yang digagas oleh Donald Trump tersebut tidak lagi mencerminkan semangat perdamaian sebagaimana mandat awal pembentukannya. Keberadaan Indonesia sebagai anggota BoP dinilai bertentangan dengan komitmen konstitusional dalam mengawal perjuangan kemerdekaan Palestina apabila lembaga tersebut tidak lagi berjalan sesuai prinsip dasarnya.
Piagam Board of Peace (BoP) memuat poin-poin penting seperti perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta dorongan terhadap solusi dua negara di Gaza. Piagam tersebut ditandatangani Indonesia oleh Presiden Prabowo dalam forum di Davos. Namun, dengan terjadinya serangan terhadap Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, HMI menilai BoP tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam tersebut, terutama jika konflik semakin meluas.
HMI Cabang Malang juga menilai bahwa apabila eskalasi konflik terus meningkat, keanggotaan Indonesia dalam BoP berpotensi menjadi bumerang terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Struktur kepemimpinan BoP yang menempatkan Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dengan kewenangan penuh dinilai menjadikan lembaga tersebut lebih menyerupai instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat serta warisan politik personal, bukan forum perdamaian multilateral yang independen.
Terkait iuran keanggotaan, HMI mempertanyakan transparansi dan urgensinya di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Mereka meminta pemerintah memberikan klarifikasi terbuka kepada publik: apakah iuran tersebut memiliki keterkaitan dengan kepentingan agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran? Jika tidak, maka Presiden dinilai perlu segera memberikan pernyataan resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional kepada rakyat Indonesia.
HMI juga menilai bahwa posisi Indonesia dalam BoP tidak memberikan keuntungan strategis yang konkret, mengingat masa keanggotaan yang terbatas serta tidak adanya pembahasan spesifik mengenai kondisi terkini di Gaza. Upaya Indonesia untuk memposisikan diri sebagai mediator dinilai berpotensi menjadi pengalihan isu apabila tidak diikuti dengan langkah konkret yang berpihak pada kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.
Selain itu, HMI Cabang Malang menyoroti pertemuan di Istana pada Selasa, 2 Februari 2026, yang turut mengundang sejumlah pemuka agama dan pimpinan organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. HMI menilai bahwa pemerintah perlu mengundang seluruh elemen tokoh agama dan masyarakat secara terbuka guna mengklarifikasi langkah konkret Indonesia dalam keanggotaan BoP, agar tidak menimbulkan asumsi publik mengenai adanya kebijakan yang tidak transparan.
HMI Cabang Malang menegaskan bahwa pernyataan sikap ini bukanlah akhir dari respons mereka. Ke depan, organisasi tersebut akan terus memantau perkembangan situasi. Apabila kondisi terus memburuk dan pemerintah tidak mengambil langkah tegas, HMI menyatakan kesiapan untuk menggelar aksi berjilid-jilid di Malang Raya sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung kemerdekaan Palestina. (*)
