POJOKTIMES.COM | Batam – Krisis air bersih di Batam kembali memantik ketegangan. Kali ini bukan hanya karena distribusi air yang tersendat, melainkan juga karena respons pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dinilai gagal meredam kemarahan warga. Aksi unjuk rasa warga Tanjung Sengkuang di depan kantor BP Batam, Kamis, 22 Januari 2026, berujung pada adu mulut terbuka antara massa aksi dan pejabat negara.
Peristiwa itu menyebar luas di media sosial. Rekaman video memperlihatkan Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegur keras orator aksi dari atas mobil komando. Alih-alih membuka ruang dialog, teguran itu justru memicu ketegangan baru di tengah massa yang menuntut akses air bersih—kebutuhan paling mendasar yang telah berhari-hari tidak terpenuhi.
Adu Argumen di Ruang Publik
Ketegangan bermula saat Samsudin, orator aksi, menyampaikan tuntutan warga. Amsakar menilai pernyataan tersebut menyerang ranah personal. Ia langsung menyela dengan suara tinggi.
“Jangan menyerang personal,” kata Amsakar di hadapan massa.
Samsudin membantah tudingan itu. Namun Amsakar tetap melanjutkan responsnya dengan nada defensif dan turun dari mobil komando mendekati massa aksi. Situasi yang semula berupa penyampaian aspirasi berubah menjadi konfrontasi langsung antara pejabat dan warga.
Momen lain yang tak kalah menuai sorotan adalah tindakan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra yang terekam kamera merebut mikrofon dari tangan Amsakar. Adegan singkat tersebut memantik kritik soal etika birokrasi dan kesiapan pimpinan BP Batam menghadapi tekanan publik.
Kritik Publik Menguat
Respons publik di media sosial cenderung keras. Banyak warganet menilai pimpinan BP Batam kehilangan kendali emosi di ruang terbuka. Bagi warga yang terdampak krisis air, sikap pejabat itu dianggap memperlebar jarak antara penguasa dan rakyat.
“Rakyat datang karena air tidak mengalir. Yang mereka dapat justru amarah,” tulis seorang pengguna media sosial, komentarnya dibagikan ratusan kali.
Kritik itu mencerminkan akumulasi kekecewaan warga. Krisis air bersih di Batam bukan isu baru. Namun berulangnya gangguan pasokan, tanpa solusi jangka panjang yang jelas, membuat toleransi publik kian menipis.
Klaim Transparansi dan Solusi Darurat
BP Batam membantah anggapan bahwa pimpinan lembaga bersikap anti-kritik. Dalam siaran pers resminya, BP Batam menyebut kehadiran Amsakar dan Li Claudia sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab institusi terhadap aspirasi warga.
Amsakar menyatakan tidak ada diskriminasi dalam distribusi air bersih. Ia mengakui Tanjung Sengkuang masuk kategori stress area, wilayah dengan tekanan air rendah yang menjadi prioritas penanganan. BP Batam, kata dia, telah mengerahkan armada tangki air sebagai langkah darurat.
“Prinsip kami berkeadilan. Tidak ada wilayah yang dianaktirikan,” ujar Amsakar dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan BP Batam
(https://bpbatam.go.id/en/bp-batam-jawab-tuntutan-warga-sengkuang-percepat-solusi-air-bersih/).
Namun bagi warga, distribusi air melalui tangki dinilai tidak lebih dari solusi sementara. Mereka menuntut pembenahan sistemik atas tata kelola air bersih yang kerap bermasalah, terutama di kawasan padat penduduk.
Lebih dari Sekadar Krisis Air
Insiden di depan kantor BP Batam menegaskan bahwa persoalan air bersih di Batam telah melampaui soal teknis. Ia menyentuh persoalan kepemimpinan dan cara negara merespons keluhan warganya. Ketika pejabat terpancing emosi di ruang publik, kepercayaan masyarakat ikut tergerus.
Di kota yang diposisikan sebagai gerbang investasi dan kawasan strategis nasional, warga masih harus memperjuangkan akses air bersih. Dan ketika tuntutan itu dibalas dengan ketegangan terbuka, krisis yang muncul bukan lagi semata krisis air—melainkan krisis pengelolaan dan kepekaan kekuasaan. ***
