POJOKTIMES.COM | Batam – Pencemaran laut Kepulauan Riau menjadi isu krusial yang diingatkan oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura. Dalam pidatonya, ia menyoroti tingginya risiko tumpahan minyak di Selat Malaka dan dampaknya terhadap ekosistem maritim. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Table Top Exercise National Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2025, yang digelar di Ballroom Aston Batam Hotel & Residence, Kota Batam, pada Senin (17/11/2025). Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri Perhubungan RI Suntana, sebagai bagian dari upaya nasional penanggulangan polusi laut.
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki karakteristik maritim yang kompleks, dengan lebih dari 96% wilayahnya berupa perairan. Sebagai jalur pelayaran strategis internasional, Kepri terletak di choke point dunia Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Hal ini menyebabkan lalu lintas kapal yang padat, aktivitas minyak dan gas, serta industri maritim lainnya, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap insiden pencemaran laut. “Ancaman tumpahan minyak sangat nyata di wilayah ini,” tegas Wagub Nyanyang, yang menjabat sejak Februari 2025 sebagai Wakil Gubernur periode 2025-2030.
Secara akademis, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tumpahan minyak berskala besar dapat merusak kualitas ekosistem perairan, rantai makanan, hingga produktivitas masyarakat, dengan dampak jangka panjang pada kesehatan yang memerlukan intervensi lintas sektor. Di Kepri, kasus seperti pencemaran minyak hitam di Pantai Bintan baru-baru ini telah memicu protes wisatawan dan nelayan, menekankan urgensi perlindungan lingkungan maritim. Latihan Marpolex 2025 punya relevansi tinggi, bukan hanya memenuhi protokol nasional marine safety, tapi juga memperkuat kebijakan regional untuk menjaga kelestarian laut.
Table Top Exercise (TTX) Marpolex 2025 menjadi fase strategis dalam rangkaian latihan nasional penanggulangan tumpahan minyak di laut. TTX ini memungkinkan simulasi skenario darurat secara sistematis berbasis kajian risiko, melibatkan stakeholder seperti Komando Daerah Angkatan Laut IV Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI, Deputi 5 BP Batam, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemko Batam, serta instansi terkait lainnya. Wagub Nyanyang menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan kapasitas penanggulangan keadaan darurat pencemaran laut, sejalan dengan upaya nasional dan regional seperti Regional Marpolex yang pernah digelar bersama Filipina dan Jepang.
Dengan posisi strategisnya di Selat Malaka, Kepri rentan terhadap kecelakaan kapal yang menimbulkan tumpahan minyak, seperti kasus-kasus sebelumnya yang merusak pantai dan perikanan. Latihan seperti Marpolex ini esensial untuk meminimalkan dampak, mendukung ekonomi maritim berkelanjutan, dan melindungi biodiversitas laut Indonesia.(*)
