Menanggapi masukan Fraksi PKS tentang piutang daerah, Wagub menegaskan Pemprov aktif menagih piutang dan memberi keringanan sesuai aturan.
“Kami berupaya agar piutang pajak bisa tertagih optimal,” ucapnya.
Defisit operasional tahun ini, lanjutnya, terjadi karena kewajiban jangka pendek yang belum terbayar.
“Keterbatasan dana membuat beberapa kewajiban belum bisa dilunasi hingga akhir tahun anggaran,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Nyanyang menegaskan komitmen Pemprov membangun ruang kelas baru, mendistribusikan guru dan memperbaiki sistem zonasi penerimaan murid. Ia juga mendukung penguatan Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai kampus unggulan daerah.
“Kami ingin kualitas pendidikan merata di seluruh Kepri,” pungkasnya.
Untuk isu kesehatan dan stunting, Nyanyang menargetkan angka stunting turun di bawah 12% pada 2029.
“Kami perkuat RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSJKO Engku Haji Daud agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri,” tegasnya.
Nyanyang juga menegaskan Pemprov siap menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD dan BPK melalui rencana aksi nyata.
“Laporan pertanggungjawaban APBD akan jadi dasar perbaikan pembangunan ke depan,” imbuhnya.
Menutup paparannya, Wagub Nyanyang berharap pembahasan lanjutan berjalan lancar. Ia juga menyampaikan komitmen Pemprov Kepri akan mempertahankan prestasi ini dengan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya lagi.
Adapun rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua lll DPRD Kepri H Bahktiar dan dihadiri anggota dewan serta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kepri. (*)
