Bahkan di judul kegiatan yang sama tapi muncul dua pos anggaran yakni sama-sama belanja makanan dan minuman aktivitas di lapangan. “Pertanyaannya mengapa harus ada dua anggaran untuk dua judul kegiatan yang sama, yang satu dilelang tapi satunya pengadaan langsung?” tanyanya.
Cak Ta’in menilai anggaran itu terlalu besar dan fantastis untuk ukuran kegiatan kabupaten yang APBDnya hanya satu triliunan. Masalahnya anggaran tersebut lebih terkesan hura-hura, berpesta dan bersenang-senang, sementara kehidupan masyarakat Bintan sendiri masih banyak yang kesulitan.
Seharusnya, lanjut Cak Ta’in, anggaran lebih difokuskan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka recovery ekonomi masyarakat yang kesulitan efek pandemi covid. “Masyarakat membutuhkan program yang mendukung recovery dan kebangkitan ekonomi, sehingga mereka bisa lebih mandiri, bukannya untuk dihambur-hamburkan, ” papar Cak Ta’in.
Untuk itu Cak Ta’in akan lebih intern dan fokus terutama mempublikasikan realisasi anggaran yang terindikasi dimark-up, bahkan fiktif. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk tindak lanjutnya.
“Yang potensi indikasi tindak korupsinya ditemukan cukup kuat, kita akan langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum, baik itu pindus di Kejari, Kejati bahkan Kejagung. Tipikor Polri, atau KPK. ” tambah Cak Ta’in. ***
