Selanjutnya, pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Kemudian pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan, serta wisata.
“Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan, serta wisata,” ujarnya.
Terakhir, wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.
Dalam pertemuan itu, Marlin juga memaparkan mengenai upaya reformasi birokrasi yang tengah gencar dilakukan di Provinsi Kepri.
“Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang gencar-gencarnya menerapkan delapan area perubahan reformasi di birokrasi dan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.
Adapun delapan area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan kunjungan kerja ke Kepri kali ini di antaranya bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah mulai dari reformasi birokrasi, digitalisasi pada sistem pemerintah, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
“Semua itu arahnya adalah bagaimana supaya bisa kita pastikan pelayanan kepada masyarakat, terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini, bisa dijalankan dengan sebaik-baik mungkin,” kata Ahmad Doli.
